Telegram Memperbarui Kebijakan Aplikasinya

lebakcyber.net – Telegram Memperbarui Kebijakan APlikasinya. Telegram, aplikasi perpesanan populer, baru saja memperbarui kebijakan privasinya. Kini, mereka bersedia membagikan data pengguna kepada pemerintah jika diperlukan untuk proses hukum. Adapun data yang nantinya dibagikan oleh pihak Telegram adalah nomor telepon dan juga alamat IP yang  didaftarkan pada aplikasi Telegram.

Sebelumnya, Telegram hanya akan mengungkap data pengguna jika pengadilan membuktikan bahwa mereka terlibat dalam aksi terorisme. Namun, perubahan kebijakan ini memungkinkan data pengguna dibagikan untuk kasus kriminal lainnya yang melanggar Ketentuan Layanan Telegram.

Kebijakan Baru Telegram

Dalam poin 8.3 Kebijakan Privasi Telegram, disebutkan bahwa data pengguna akan dibagikan kepada otoritas terkait jika pengguna tersebut terlibat dalam aktivitas kriminal di Telegram.

Pihak Telegram menuliskan, jika pihaknya mendapat perintah yang sah dari otoritas kehakiman yang melakukan konfirmasi kalau Anda merupakan tersangka dari sebuah kasus kriminal yang sudah melanggar ketentuan dari layanan yang ada pada aplikasi Telegram, maka pihak Telegram akan melakukan proses analisa hukum serta bisa memberikan nomor telepon dan alamat IP kepada otoritas terkait.

Telegram tidak menjelaskan apakah ada data lain yang akan dibagikan selain alamat IP dan nomor telepon. Namun, jika ada, mereka akan mengumumkannya melalui laman resmi Telegram dan menyertakan kejadian tersebut dalam laporan transparansi triwulanan di Telegram Transparency.

Ketentuan Layanan Telegram

Telegram juga mencantumkan hal-hal yang tidak boleh dilakukan di platform mereka, antara lain:

• Memakai aplikasi berbagi pesan Telegram untuk melakukan spam ataupun tindakan  penipuan.
• Mempromosikan kekerasan di channel, bot, dll. yang dapat dilihat secara publik.
• Memposting konten pornografi ilegal di channel, bot, dll. yang dapat dilihat secara publik.
• Terlibat dalam aktivitas ilegal seperti kekerasan/pelecehan terhadap anak, penjualan barang dan jasa ilegal (narkoba, senjata api, dokumen palsu), dan lain-lain.

Dengan kebijakan baru ini, Telegram berkomitmen untuk mendukung penegakan hukum sambil tetap menjaga privasi pengguna.

Telegram Memperbarui Kebijakan Setelah CEO Ditangkap

Telegram tidak mengungkap secara rinci alasan di balik pembaruan kebijakan di platformnya. Namun, langkah ini mungkin bertujuan untuk membuat Telegram lebih aman dari para kriminal dan aksi-aksi yang mereka lancarkan. Perubahan kebijakan ini diterapkan sekitar satu bulan setelah CEO Telegram, Pavel Durov, ditangkap di bandara Le Bourget, Perancis pada 24 Agustus lalu1.

Penangkapan Pavel Durov

Durov ditangkap karena otoritas Perancis menganggap Telegram sebagai platform yang kurang moderasi, sehingga banyak aksi kriminal seperti narkoba dan distribusi konten ilegal terjadi di sana1. Beberapa hari kemudian, Durov dibebaskan bersyarat pada 28 Agustus dengan uang jaminan sebesar 5 juta euro (sekitar Rp 84,2 miliar).

Walaupun Pavel Durov sudah bebas, namun setiap kegiatan Durov akan tetap dipantau secara berkala, dan Durov juga dilarang untuk meninggalkan negara Perancis sampai proses hukum dan juga investigasi yang diterimanya selesai.

Dampak Kebijakan Baru

Dengan kebijakan baru ini, Telegram berkomitmen untuk mendukung penegakan hukum sambil tetap menjaga privasi pengguna. Perubahan ini diharapkan dapat mengurangi aktivitas ilegal di platform dan meningkatkan keamanan bagi semua pengguna.