Starlink Mengancam Kedaulatan Siber?

lebakcyber.net – Starlink Mengancam Kedaulatan Siber?. Starlink, provider internet satelit yang dimiliki oleh Elon Musk, tengah menjadi sorotan di Indonesia. Pasalnya, Starlink berencana untuk memberikan layanan internet langsung ke masyarakat Indonesia, tanpa melalui operator lokal. Hal ini menimbulkan berbagai pertanyaan dan kekhawatiran, terutama mengenai dampaknya terhadap kedaulatan siber dan keamanan nasional Indonesia.

Menurut Muhamad Syauqillah, Ketua Program Studi Kajian Terorisme pada Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia (SKSG UI), Starlink harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku di Indonesia jika ingin berinvestasi di sini. “Saya tidak mempermasalahkan jika ada investasi (provider internet) Starlink ke Indonesia selama mengikuti aturan-aturan kita, itu yang fundamental” ujar Syauqi dalam kanal Podcast Sobat Cyber Indonesia.

Syauqi mengakui bahwa Indonesia merupakan pasar yang besar dan potensial untuk bisnis internet, karena jumlah pengguna internet yang terus meningkat. Ia juga melihat adanya manfaat dari Starlink dalam hal pemerataan akses internet di seluruh wilayah Indonesia, terutama daerah-daerah terpencil yang belum terjangkau oleh infrastruktur internet konvensional.

Namun, Syauqi juga menyoroti risiko-risiko yang mungkin timbul dari kehadiran Starlink di Indonesia, khususnya terkait dengan pengaturan dan filterisasi konten internet. Ia mencontohkan bahwa pada tahun 2022 saja, ada sekitar 190 ribu konten yang bersifat radikal, intoleran, dan teroris di internet. “Bayangkan jika saluran internetnya kita tak punya kendali, itu seperti apa, kita punya kendali saja sangat masif sekali,” ungkap Syauqi.

Untuk itu, Syauqi menyarankan agar pemerintah Indonesia berhati-hati dan teliti dalam mengkaji aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh Starlink. Hal ini sejalan dengan pernyataan Menkominfo Budi Arie Setiadi yang mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan kajian mendalam terhadap Starlink.

Starlink sendiri merupakan proyek ambisius dari Elon Musk untuk menyediakan internet berkecepatan tinggi melalui satelit-satelit yang ditempatkan di orbit bumi rendah. Starlink diklaim mampu memberikan layanan internet dengan latency rendah dan bandwidth besar di seluruh dunia. Saat ini, Starlink sudah memiliki lebih dari 1.700 satelit di angkasa dan beroperasi di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Jerman, Prancis, dan Selandia Baru.

Menurut pakar terorisme dan siber dari Universitas Indonesia, Syauqi Ahmad, siber merupakan salah satu ranah yang dimanfaatkan oleh kelompok teroris dan radikal untuk mengelola dan mengkoordinasikan aktivitas mereka di Indonesia. Bahkan, mereka telah menggunakan dark web, bagian dari internet yang tidak dapat diakses secara umum, sebagai sarana penyebaran dana untuk mendukung aksi-aksi teror di tanah air.

“Mereka (teroris) bukan orang yang nggak melek teknologi. Pendanaan teroris sudah ada melalui dark web,” ujar Syauqi dalam sebuah diskusi daring yang diselenggarakan oleh Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) pada Kamis (7/10/2023).

Syauqi menambahkan bahwa Starlink dapat menjadi katalis peningkatan ancaman terorisme di Indonesia, karena layanan ini tidak terikat dengan regulasi pemerintah. Dengan demikian, para pelaku teror dapat mengakses internet tanpa harus melalui penyedia jasa telekomunikasi lokal yang sudah memiliki kewajiban untuk mematuhi aturan-aturan seperti penyimpanan data pelanggan, pengawasan konten, dan pemblokiran situs-situs terlarang.

“Starlink ini kan tidak ada gateway-nya di Indonesia, jadi tidak ada kontrol dari pemerintah. Kalau ada konten radikal atau terorisme di internet, kita tidak bisa blokir,” kata Syauqi.

Selain ancaman terorisme, Syauqi juga mengkhawatirkan dampak Starlink terhadap isu separatisme di Papua. Menurutnya, tanpa adanya kendali pemerintah atas Starlink, layanan internet ini dapat dimanfaatkan oleh kelompok separatis Papua untuk mengkoordinasikan serangan-serangan mereka terhadap aparat keamanan, pemerintah, dan masyarakat.

“Sejatinya kita tidak alergi terhadap investasi, karena punya dampak positif bagi negara, tapi Starlink harus taat dengan regulasi yang ada di Indonesia,” tegas Syauqi.

Salah satu regulasi yang harus dipatuhi oleh Starlink adalah kewajiban penempatan gateway di Indonesia dan mekanisme kerja sama dengan pelaku usaha dalam negeri. Dengan demikian, pemerintah dapat melakukan pengawasan dan pengendalian atas layanan internet satelit ini sesuai dengan hukum dan kepentingan nasional.