Lebak Cyber Tips dan Trik Komputer
Data KPU Yang Bocor Bersifat Terbuka
lebakcyber.net – Data KPU yang bocor bersifat terbuka. 2,3 juta data kependudukan yang bersumber dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dikabarkan sudah bocor dan dijual di forum dark web oleh seorang hacker. Namun KPU mengklaim bahwa data tersebut bersifat terbuka dan juga dapat diakses oleh siapa saja.
Donny B.U selaku co-founder ICT Watch mengatakan kalau memang data yang bocor tersebut adalah data yang sifatnya terbuka malah menandakan sebuah kondisi yang lebih parah.
Donny mengatakan bahwa kalau memang ini bukan kebocoran data dan alasan dari KPU adalah data tersebut bersifat terbuka, berarti data tersebut memang tidak dilindungi.
Kalau memang bocor, kemungkinan ada intensi memang dilindunig. Namun ya bagaimanapun juga dapat dikatakan gagal. Tapi kalau dari sejaka dalam pikirin tidak perlu dilindungi. Tambah Donny.
Viryan Aziz selaku komisioner KPU sebelumnya diberitakan bahwa dirinya mengatakan bahwa data pemilih tetap DTP pada pemilihan umum 2014 tersebut memang dibuat terbuka agar dapat didownload oleh setiap TPS.
Donny juga menjelaskan bahwa data yang berisi NIK atau Nomor Induk Kependudukan dan juga NKK atau Nomor Kartu Keluarga dapat disalahgunakan oleh pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab.
Dari data NKK saja misalnya, orang yang tidak bertanggung jawab bisa mengumpulkan nomor yang sama dan selanjutnya diklaster berdasarkan jenis kelamin dan juga tanggal lahir agar bisa mendapatkan data dari satu keluarga, termasuk misalnya nama ibu kandung.
Donny menambahkan bahwa nama lengkap, nama ibu kandung dan juga tanggal lahir adalah kuncian ultimate pada banyak hal yang memilhi resiko lebih banyak, misalnya untuk urusan perbankan.
Donny juga memberikan himbauan kepada KPU dan juga para stakeholder lainnya agar bisa memahami dan menganggap kalau PDP atau perlindungan data pribadi dengan melihatnya sebagai suatu hal yang lebih serius.
Kita harus paham mengenai perlindungan data pribadi dan melaksanakan kebijakan mengenai perlindungan data pribadi dengan sangat ketat.
Donny juga menambahkan, sudah adanya prinsip-prinsip yang dapat dibaca dan juga bisa diselaraskan dengan RUU PDP misalnya, atau dengan melakukan kajian resiko mengenai kebijakan yang sebelumnya sudah mereka jalankan.
